Provinsi Jawa Tengah Terima 2 Penghargaan

JURNALPANTURA.COM, Semarang - Provinsi Jawa Tengah meraih dua penghargaan Top IT dan Telco 2017. Yakni penghargaan Top IT Implementation on Province Government 2017 untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan penghargaan Top Leader in IT Leadership 2017 bagi Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP.

Penghargaan yang digagas Majalah Itech bersama Asosiasi TIK dan dukungan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), diserahkan Menteri Sekretaris Negara RI Pratikno kepada Gubernur Ganjar Pranowo, yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah Dadang Somantri, paca acara Penghargaan Top IT dan Telco 2017, di Balai Kartini Jakarta, Selasa (31/10).

Kepala Diskominfo Jateng Dadang Somantri mengungkapkan, penghargaan diberikan kepada Gubernur Ganjar sebagai apresiasi atas kepeloporan Ganjar yang secara masif menggerakkan SKPD provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota dalam menggunakan teknologi informasi. Khususnya, untuk memberikan layanan kepada masyarakat maupun dalam tata kelola pemerintahan. Termasuk, membuka akses bagi warga yang ingin berpartisipasi aktif, menyampaikan unek-unek, ide maupun saran.

Ditambahkan, dalam tata kelola pemerintahan, gubernur telah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi.

Realisasi dari kebijakan tersebut, hampir seluruh SKPD Provinsi Jawa Tengah sudah mengimplementasikan layanan masyarakat berbasis IT dengan berbagai aplikasi sesuai domain tupoksinya. Termasuk peningkatan integrasi infrastruktur TIK dan aplikasi yang dipusatkan di Diskominfo. Bahkan, saat ini sudah ada sistem Government Resources Management System (GRMS) mengenai tata kelola pemerintah mulai dari perencanaan sampai monitoring melalui sistem elektronik.

“Dukungan Bapak Gubernur luar biasa. Beliau support betul dalam penggunaan IT di Jawa Tengah, termasuk menggagas GRMS. Kami juga sudah memanfaatkan IT untuk video conference saat Musrenbangwil maupun pertemuan strategis lainnya. Bagaimana pun, kita harus menyadari kalau tidak melakukan transformasi digital, kita akan ketinggalan. Apalagi di era milenial seperti sekarang,” beber Dadang.

Menurutnya, apresiasi di bidang IT itu relevan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang mendorong berkembangnya ekonomi digital di Indonesia yang hiperkompetitif. Penghargaan tersebut menjadi tantangan Pemprov Jateng untuk terus berbenah dan meningkatkan kekuatan TIK, sekaligus penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

“Cerdas mengimplementasikan IT di semua lini pemerintahan sudah menjadi tuntutan. Semua pihak pun diharapkan dapat memanfaatkan IT untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan layanan,” tandas Dadang.(J02) 

Aksi Jalan Mundur LSM LepAsP Bawa Truk Tangki Air

JURNALPANTURA.COM, Kudus - Masih berlangsungnya exploitasi air Pegunungan Muria dengan bukti masih berpuluh-puluh truk tangki air yang hilir mudik membawa Air untuk di bawa ke depo-depo Air yang ada di sekitar Kudus bahkan sampai keluar daerah, Membuat Drs Ahmad Fikri geram, Karena sudah berulang kali menyampaikan aspirasi terkait exploitasi Air Muria.

Ketua LSM LepAsP (Lembaga Pemerhati Aspirasi Publik) tersebut untuk kesekian kali menggelar Unjuk Rasa, Yang berbeda dengan aksi sebelumnya.

Aksi Unjuk Rasa kali ini yang hanya diikuti oleh beberapa petani dari Lereng Muria dengan membawa properti Truk Tangki Air dan Kaos bertuliskan Save Air Muria, Peserta Aksi melakukan jalan mundur.
Dengan Start dari Simpangtujuh, Peserta Aksi Jalan mundur mengatasi Simpangtujuh kemudian melanjutkan jalan mundur ke kantor Kejaksaan Negeri dan berakhir di Mapolres Kudus.

Dalam orasinya  Drs.Ahmad Fikri menyampaikan, Air merupakan kebutuhan pokok bagi semua mahluk hidup, air merupakan sumber kehidupan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun juga, tanpa air manusia, hewan, tanaman tidak akan dapat hidup. karena itu dalam pengelolaanya harus tetap menjamin pemenuhan kebutuhan bagi semua mahluk hidup.

"Setiap hari jutaan liter air di Eksploitasi dari Pegunungan Muria secara ilegal dan sepertinya Pemerintah tidak mampu untuk Menghentikannya"kata ketua LSM LepAsP dalam orasinya.

Pemerintah melalui BBWS (Balai Besar Wilayah sungai) Pemali Juana telah melakukan Sosialisasi dan memberikan Peringatan sampai tiga kali terkait penghentian pengusahaan sumberdaya air, Namun para pengusaha tersebut tidak mengindahkan dengan tetap melakukan kegiatan pengusahaan air permukaan tersebut.

Mereka nyata telah melakukan tindak pidana kejahatan melanggar UU 11/1974 , dan melanggar Perda Provinsi Jawa Tengah no 2 tentang pajak daerah.

Oleh karenanya melalui pernyataan ini kami meminta kepada Pemerintah agar segera mengambil langkah strategis agar segera melakukan tindakai Eksekusi dan melakukan pengawasan pasca Eksekusi untuk menjamin agar praktek eksploitasi air permukaan benar benar berhenti dan mengembalikan sumber sumber air tersebut untuk kepentingan Irigasi Pertanian , dan menjamin tidak akan merusak lingkungan,Tambah Drs Ahmad Fikri.(J02)

Sosialisasi Peraturan Presiden Tentang Saber Pungli Kepada Mahasiswa Dan Pelajar

JURNALPANTURA.COM, Semarang - Praktik-praktik pungutan liar (pungli) hingga kini masih marak terjadi dan bahkan seolah-olah sudah menjadi budaya. Karenanya, upaya pemberantasan praktik pungli melalui Satuan Tugas (Satgas) sapu bersih (saber) perlu disebarluaskan ke berbagai kalangan, tidak terkecuali dari kalangan mahasiswa dan pelajar.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah saat membuka Sosialisasi Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli Kepada Mahasiswa dan Pelajar Provinsi Jawa Tengah di Hotel Grand Candi Semarang, Selasa 31/10/2017. Menurutnya sektor pendidikan masih menjadi tempat pungli yang paling banyak dilakukan, yakni sekitar 49 persen. Sehingga keterlibatan mahasiswa dan pelajar ini diharapkan dapat berperan aktif mendukung pemberantasan pungli yang kemungkinan terjadi di sekitar mereka.

“Harapan kita tentu saja adik-adik mahasiswa dan pelajar bisa ikut menyebarluaskan tekad anti pungli kepada rekan-rekan lainnya di sekolah dan lingkungan sekitarnya,” katanya.

Heru mengatakan upaya pemberantasan pungli tidak akan bisa dilakukan tanpa digerakkan atau disengkuyung bersama oleh seluruh kekuatan masyarakat. Makanya, mereka harus didorong untuk berani melapor ketika melihat praktik pungli di sekitarnya atau yang menimpa dirinya.

Untuk menumbuhkan rasa berani, pemerintah dan satgas saber pungli harus meyakinkan masyarakat jika pengaduan yang mereka laporkan lewat kanal-kanal yang disediakan akan ditindaklanjuti.

“Pengaduan masyarakat harus ditindaklanjuti dengan baik asal disertai bukti dan bukan asal tuduh. Masyarakat itu merupakan kepanjangan tangan kita dalam pemberantasan pungli,” ujarnya.

Selain keterlibatan masyarakat pencegahan pungli juga harus dilakukan dengan  penguatan sistem antipungli. Yaitu dengan mulai hijrah kepada layanan-layanan publik online yang meminimalkan pertemuan tatap muka antara petugas dengan masyarakat, atau dengan menempelkan SOP pelayanan publik agar masyarakat bisa mengetahui skema pelayanan tersebut berjalan. Pengembangan sistem tersebut akan menutup celah-celah potensi terjadinya praktik pungli.

Heru menyampaikan penindakan tegas terhadap praktik-praktik pungli juga perlu dilakukan sebagai shock therapy bagi para pelaku. Karena itulah dirinya mendukung penuh operasi-operasi senyap atau operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan baik oleh petugas kepolisian maupun KPK.

“Artinya hari ini orang mau ‘main-main’ akan merasa takut karena ada satgas saber pungli yang terus bergerak di mana-mana,” tuturnya.

Rekan-rekan di birokrasi, lanjut Heru, juga terus didorong untuk selalu menjunjung tinggi integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan memastikan pelayanan prima, yakni mudah, murah, dan cepat.

Sementara itu, Kepala Satgas Saber Pungli Komjen Pol Dwi Priyatno mengatakan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan dengan mengajak peran serta masyarakat dari berbagai kalangan. Di samping itu, juga menjadi forum bagi petugas satgas saber pungli untuk menerima masukan-masukan dari masyarakat.

“Dalam Perpres itu kan juga diamanatkan peran serta masyarakat. Nah sosialisasi ini fungsinya pencegahan dan menerima masukan dari masyarakat,” katanya. (J02) 

14 Hari Operasi Candi, Polres Kudus Gelar Apel Pasukan

JURNALPANTURA.COM, Kudus - Kapolres AKBP Agusman Gurning Sik, MH Memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Candi 2017 dihalaman Mapolres Kudus.kegiatan Apel yang diikuti oleh 117 personil gabungan dari Polri,  TNI dan Dinas Perhubungan Kudus.

Dalam kegiatan gelar pasukan tersebut juga dilakukan penyematan pita operasi kepada tiga perwakilan peserta apel yang terdiri dari Anggota Kepolisian, Dinas Perhubungan dan TNI sebagai tanda bahwa Operasi Zebra ini sudah dimulai dan akan berlangsung selama 14 hari kedepan.

Kapolres Kudus AKBP Agusman Gurning Sik, MH menyatakan Operasi Zebra Candi 2017 kali ini, merupakan operasi Kepolisian terpusat dengan tujuan untuk menciptakan situasi tertib berlalu lintas pada pengguna jalan.

“Diharapkan Operasi ini akan dapat mendorong tercapainya tujuan operasi Zebra yaitu diantaranya meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas,” ungkap Kapolres . Kapolres Kudus menyampaikan selama pelaksanaan operasi Candi tahun 2016, Berhasil menurunkan angka kecelakaan.
Sedangkan data korban meninggal turun 17% dari data 778 pada tahun 2015 dan tahun 2016 menjadi 649.

Ditambahkannya, dalam apel gelar pasukan yang dilaksanakan kita dapat  mengetahui sejauh mana kesiapan personel maupun sarana pendukung lainnya, sehingga kegiatan operasi dapat berjalan dengan optimal dan dapat berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan(J02)

Kasatlantas Polres Kudus Lakukan Razia Terhadap Anggota Polres

JURNALPANTURA.COM, Kudus  - Sebelum digelarnya Ops Zebra Candi 2017, Kasat Lantas Polres Kudus terlebih dahulu melaksanakan pengecekkan terhadap perlengkapan anggotanya, Rabu (01/11/2017) pagi.

Pelaksanaan pengecekkan di halaman depan Mapolres Kudus. Adapun perlengkapan yang diperiksa adalah jas hujan, lampu kedip, rompi, borgol, tongkat polri serta surat-surat kendaraan (SIM dan STNK) dan perlengkapan pada kendaraannya.

Kasat Lantas Kudus, AKP Eko Rubiyanto Sik,SH menyampaikan pengecekkan ini bertujuan dalam rangka kesiapan anggotanya dalam rangka Operasi Zebra Candi 2017 yang akan digelar pagi ini.

"Sebelum gelar pasukan dimulai, kita gelar anggota untuk dilakukan pemeriksaan surat-surat dan kelengkapan kendaraan setiap anggota. Jadi sebelum kita menyuruh masyarakat tertib berlalu lintas, anggota kita tertibkan terlebih dahulu". Ucap AKP Eko Rubiyanto.

Ditambahkannya dalam Ops Zebra Candi 2017 kita wujudkan polisi profesional, modern, dan terpercaya guna menciptakan situasi kamseltibcar lantas yang mantap. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.(J02)

KPK Gelar Workshop Budaya Integritas Untuk Eksekutif Dan Legislatif Jawa Tengah

JURNALPANTURA.COM, Jakarta - Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kembali menggelar Workshop Pembangunan Budaya Integritas bagi Kepala Daerah beserta Wakil, Legislatif, dan Eksekutif se-Jawa Tengah. Kegiatan yang diinisiasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tersebut diselenggarakan di Gedung C1 KPK RI, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa 31/10/2017.

Plt Inspektur Provinsi Jawa Tengah Siswo Laksono SH MKn menyampaikan kegiatan yang berlangsung tiga hari dari 31 Oktober sampai 2 November tersebut, merupakan bagian dalam program pembangunan budaya integritas di Jawa Tengah dengan terus menumbuhkan tunas-tunas Integritas di Jawa Tengah. Hal itu dilakukan demi terwujudnya Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Mboten Korupsi Mboten Ngapusi.

Peserta pada workshop itu antara lain Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, empat orang anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, empat Kepala SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta 36 orang bupati dan wali kota terpilih pada Pilkada Serentak Tahun 2016. Hadir pula Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Drs Rukma Setyabudi MM. Sebagai narasumber, Deputi Bidang Pencegahan Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI.

Saat membuka acara, Pimpinan KPK RI Agus Rahardjo berharap kegiatan workshop tersebut tidak sebatas seremonial, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam perilaku hidup sehari-hari. Apalagi sudah banyak contoh kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan kepala daerah maupun jajarannya.

“Saya mohon tidak hanya seremonial, tetapi lakukanlah dengan sepenuh hati jika ingin berubah dan menegakkan integritas,” tegasnya.

Sementara itu, dalam sambutannya Gubernur Jawa Tengah menyampaikan terima kasih kepada KPK RI yang terus mendampingi Jawa Tengah dalam pembangunan budaya integritas di Jawa Tengah.

“Saya selalu mendorong improvement , sharingpengalaman, dan diskusi terkait upaya-upaya pencegahan dan pembangunan Budaya Integritas di Jawa Tengah,” katanya.(J02)