Lewat Monitoring Musrenbang Dikawal

Jurnalpantura.Com, Blora - Wakil Bupati Blora H. Arief Rohman M.Si melaksanakan monitoring pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Tahun 2019. Monitoring dilakukan mewakili Bupati Blora Djoko Nugroho di tiga wilayah, yakni Kecamatan Ngawen, Kecamatan Japah dan Kecamatan Jiken, Kamis 08/02/2018. 

Wakil Bupati mengatakan bahwa monitoring perlu dilakukan untuk mengawal usulan pembangunan tahun 2019 dari tingkat Desa yang dirangkum di Kecamatan untuk selanjutnya nanti dibahas di tingkat Kabupaten.

“Atas izin Pak Bupati, kami akan kawal proses Musrenbang di tingkat Kecamatan. Sehingga usulan pembangunan bisa tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas dan besarnya anggaran yang tersedia. Peran Bappeda sangat vital dalam merumuskan perencanaan pembangunan ini,” ucapnya.

Ia mengingatkan kepada seluruh Kepala OPD, Camat dan Kepala Desa agar terus amanah dalam mengemban jabatan yang dijalankan. Jabatan sifatnya hanya sementara sehingga harus berbuat baik agar hasilnya maksimal. Pasalnya menjadi pemimpin menurutnya tidak hanya bertanggungjawab di dunia saja, namun juga di akherat nanti.

Pemerataan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas yang ia sampaikan. Ia meminta agar Bappeda bisa merangkum dan menyeleksi usulan pembangunan infrastruktur yang ada, seperti halnya infrastruktur penunjang ketahanan pangan.

Misalnya, untuk di Kecamatan Ngawen menyampaikan bahwa Bupati memprioritaskan pembangunan jembatan Sungai Lusi penghubung Kecamatan Ngawen menuju Kecamatan Banjarejo yang ada di Desa Sendangagung. Kemudian perbaikan jalan Rowobungkul hingga Sonokidul dan lainnya.

“Tolong nanti Pak Sutikno Slamet Kepala Bappeda dan jajarannya bisa merangkum usulan pembangunannya untuk kedepan dibahas dalam Musrenbang tingkat Kabupaten bersama Pak Bupati,” lanjutnya.

Begitu juga dengan Kecamatan Japah dan Kecamatan Jiken diberlakukan hal yang sama. Selain mengutamakan pembangunan infrastruktur, menurutnya Pemkab Blora juga akan fokus dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, kesehatan dan pendidikan.
Khusus untuk pendidikan, ia berpesan agar pelaksanaan UNBK tingkat SMP di Kabupaten Blora nantinya bisa berjalan lancar.

Pemkab sadar bahwa pihaknya belum bisa memenuhi semua kebutuhan komputer, sehingga perlu adanya peran orang tua murid. Ia meminta agar Komite Sekolah bisa rembugan bersama, memecahkan masalah sesuai dengan regulasi yang ada. Jangan sampai ada pungutan liar. Sumbangan diperbolehkan namun besarannya tidak boleh ditentukan.

Sementara itu untuk pengembangan ekonomi pedesaan, ia meminta agar masing-masing desa bisa segera menghidupkan BUMDes. Minimal satu Kecamatan ada satu BUMDes sebagai percontohan agar perekonomian desa bisa tumbuh.

Pihaknya juga mendorong adanya pengembangan UMKM dan desa wisata. Pasalnya pertumbuhan ekonomi saat ini yang bisa langsung dinikmati masyarakat ada di sektor industri UMKM dan Pariwisata.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora, Ir. Sutikno Slamet menerangkan bahwa Musrenbang tingkat Kecamatan kali ini digelar untuk merangkum seluruh usulan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun anggaran 2019.

“Program pembangunan tahun 2018 sudah dituangkan dalam APBD 2018 yang mulai dijalankan. Selanjutnya melalui Musrenbang kali ini kami akan merangkum seluruh usulan prioritas pembangunan untuk dilaksanakan di 2019 mendatang. Tentunya disesuaikan dengan kondisi keuangan APBD,” terangnya.

Musrenbang tingkat Kecamatan ini menurutnya akan berlangsung hingga pekan depan di seluruh Kecamatan se Kabupaten Blora. (J02) 

Sosialisasi UMK Tahun 2018 Dan Tertib Administrasi BPJS ketenagakerjaan

Jurnalpantura.Com, Kudus - Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Hotel Griptha Jl. R Agil Kusumadya No 100 Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus telah dilaksanakan Sosialisasi UMK Tahun 2018 dan tertib administrasi BPJS ketenagakerjaan bagi pemerintah desa yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus dengan ketua panitia Bp. Teguh Witono yang diikuti sekitar 150 Orang.

2. Hadir dalam kegiatan tersebut :

a. Drs. Noor Yasin, M.M (Sekda Pemkab. Kudus).
b. Drs. Adi Sadhono Murwanto ( Kadinas PMD Kab. Kudus).
c. Bergas C Penanggungan (Ka  BPBD Kab. Kudus).
d. Teguh Wiyono (Ka BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kab. Kudus).
e. Camat se Kab. Kudus.
f. Kepala Desa se Kab Kudus.

3. Adapun susunan acara sebagai berikut :
a. Pembukaan.
b. Pembacaan Doa.
c. Sambutan.
d. Pemaparan materi.
e. Penutup.

4. Sambutan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus ( Bpk. Teguh Wiyono) antara lain :

a. Setiap tahun kami dan kepala desa akan melaksanakan mou terkait kenaikan UMK Kab Kudus tahun 2018 sebagai acuan adanya Surat edaran kemendagri terkait pelaksanaan jaminan sosial bagi kades dan perangkat desa.
b. Kesejahteraan kades dan perangkat setara dengan pegawai negeri sipil terkait dalam jaminan sosial supaya para aparat desa tenang dalam bekerja dan setelah purna tugas atau pensiun.
c. Terimakasih kepada dinas PMD Kab. Kudus atas kerjasamanya yang terjalin selama ini.

5. Inti sambutan Sekda PemKab. Kudus ( Drs. Noor Yasin, M.M) antara lain :
a. Marilah kita panjatkan puji syukur atas karunianya kita dapat mengikuti sosialisasi ini, benar benar syukur dengan kita wujudkan pengabdian kita kepada masyarakat.
b. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrohim sosialisasi saya nyatakan di buka.
Kami harapkan soaialisasi ini diikuti dengan seksama.
c. Kita ketahui UMK 2018 berdasarkan KHL ( Kebutuhan hidup layak) dan UMK tahun 2017 dan pada tahun 2018 ditetapkan Rp 1 892 500,- .
Selaku kades mempunyai tanggung jawab atas jaminan kepada jajarannya. Untuk patokan jaminan kematian, kecelakaan kerja, kesehatan, jaminan hari tua, yang diambil dari pendapatan perangkat desa 9,4%. Jaminan ini memberikan proteksi bagi aparatur desa dalam melaksanakan tugas serta jaminan setelah purna tugas sebagai perangkat desa.
d. Tertib aturan, administrasi dan tepat sasaran, terkait koordinasi antara camat dan kepala desa tetap saling komunikasikan apa yang perlu dikoordinasikan.
e. Terkait upaya penyusunan program tetap bersinergi dengan koordinasi desa dengan kecamatan kabupaten baik mengenai pendidikan, pembangunan dan program program lain.
f. Hendaknya kita utamakan kepentingan masyarakat memang semua prioritas pembangunan tidak dapat terpenuhi namun kita tetap berdasarkan skala prioritas.
g. Pada kesempatan ini saya juga mohon doanya untuk maju mendampingi Bapak Masan untuk maju sebagai calon wakil bupati Kudus pada pilbup 2018 ini bukan kampanye saya saat ini masih netral hanya mohon doanya.

6. Pada pukul 12.00 WIB kegiatan selesai dengan tertib dan aman.

Wujudkan Blora Kuncara, Dalam Peringati HUT Kabupaten Blora

Jurnalpantura.Com, Kudus - Ribuan umat muslim dari berbagai pelosok daerah dan beberapa kota kabupaten tetangga Blora mengikuti Majlis Dzikir dan Haul Akbar Blora dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Blora ke 268. Acara berlangsung di bundaran pusat kota Blora, Ahad 10/12/2017

Dengan mengenakan pakaian berdominasi warna putih, para peserta duduk dengan rapi dibawah tenda yang dipasang berjajar luas di Alun-alun Blora. Peserta dzikir akbar dipisah antara shof pria dan perempuan. Alun-alun dan jalan raya di sekelilingnya, penuh dengan warga dan pedagang mainan, minuman dan makanan.

Acara diawali dengan kegiatan istighosah, membaca surat Yaasiin, manakib dan tahlil bersama. Lantunan ayat suci yang keluar dari ribuan jamaah membuat suasana makin relegius.

Bupati H.Djoko Nugroho beserta Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si mengikuti dzikir dengan khusu didampingi Ketua DPRD Blora Ir. Bambang Susilo, Dandim, Kapolres, Sekda Blora Drs. Bonda Sukarno, Asisten II Setda Slamet Pamuji, pimpinan OPD, ADM KPH Randublatung Joko Sunarto, forum komunikasi lintas umat beragama, sesepuh, tokoh ulama muslim.

Usai berdzikir, bupati Blora Djoko Nugroho dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara ini dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Blora Ke-268 dengan mengambil tema “wis wayahe kuncara”.

“Dzikir ini menjadi spirit dan motivasi dalam menjalankan tugas negara. Kemudian, tema hari jadi kabupaten Blora tahun ini adalah ‘Wis Wayahe Kuncara’. Artinya sudah saatnya bersinar dan berubah,” tegas Bupati Djoko Nugroho.

Masih menurut Bupati Djoko Nugroho, dengan tema itu diharapkan untuk tidak menjadikan sombong, melainkan menjadi motivasi dan spirit semuanya dalam berkarya untuk Blora. 

Dengan dihadirinya forum lintas umta beragama, menurut Bupati, sebagai bukti bahwa Blora menjadi contoh dalam kerukunan antar umat beragama.

“Ini terbukti, Blora menjadi contoh dalam menjaga kerukunan umat beragama dengan kabupaten lainnya,” tandasnya. 

Hal senada disampaikan oleh Ketua pusat jamaah al-Khidmah Joko Suyono. Menurutnya selain menjaga kerukunan antar umat beragama. Adanya majlis ini memberi tiga manfaat, yaitu mengukuhkan kesatuan dan persatuan sehingga bisa bertemu langsung dengan tokoh, habib dan ulama.

“Contoh saja, para Ibu-Ibu, dari rumah pasti tidak membawa mainan, tapiu smapai di sini anaknya minta mainan dan membelikan dari para pedagang. Sehingga terjadi interaksi dan bersedekah,” ujarnya.(J02) 

Jateng Raih Penghargaan Sebagai Provinsi Peduli HAM

Jurnalpantura.Com, Semarang - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menganugerahkan penghargaan kepada Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) 2017. Penghargaan juga diberikan kepada 35 kabupaten/kota se-Jateng, serta 20 provinsi lainnya.

Penghargaan secara simbolis disampaikan presiden kepada masing-masing tiga provinsi, kota, dan kabupaten. Termasuk untuk Provinsi Jawa Tengah diserahkan langsung Presiden RI Joko Widodo kepada Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP, dan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, pada acara peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-69 di The Sunan Hotel Solo, Minggu 10/12/2017. Sedangkan provinsi, kabupaten, dan kota lainnya diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan, penghargaan tersebut diberikan karena daerah yang bersangkutan dianggap peduli terhadap HAM. Penerapan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus terus-menerus ditingkatkan. Selain hak sipil dan hak politik, hak-hak sosial serta ekonomi yang akan memengaruhi hak politik warga negara juga mesti terjamin.

Mantan Wali Kota Surakarta itu meminta para pejabat, politisi, birokrat, dan para pengusaha agar bisa melihat keadaan dan kondisi rakyat, terutama masyarakat kalangan bawah. Seperti yang kerap dilakukan Presiden Jokowi saat berkunjung dan turun langsung ke daerah, untuk mendengarkan keluhan, masukan, serta mengetahui secara detail permasalahan masyarakat.

“Saya terus berusaha mengamati kebijakan dari hulu sampai hilir, mengontrol, mengecek, mengawasi, memonitor, lalu melihat di lapangan dan melihat dari sisi kepentingan masyarakat,” bebernya.

Pria yang sempat menjadi Gubermur DKI Jakarta itu menyatakan, kebijakan yang baik bukan dari seberapa banyak yang dilakukan oleh pemerintah. Melainkan seberapa banyak yang dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat bawah.

Dalam menjamin hak sosial, kultural, serta hak ekonomi masyarakat, pemerintah dituntut terus melakukan kerja nyata, kerja konkret, serta kegiatan-kegiatan nyata. Semua itu harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengapreasiasi upaya pemerintah, para gubernur, bupati, dan wali kota yang mengembangkan mengembangkan daerah kawasan HAM. Dia juga mengapresiasi Komnas HAM dan para aktivis yang memperjuangkan hak asasi manusia. Disampaikan, beragam upaya telah dilakukan pemerintah seperti pemberian Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, serta berbagai kebijakan bagi masyarakat miskin. Termasuk juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat, lokal, dan laiinnya.

“Saya tahu masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik, juga keyakinan beragama, ekspresi seni budaya dan kultural masyarakat terpenuhi dengam baik,” katanya.

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly mengatakan pemerintah harus berkomitmen dalam upaya kemajuan dan pemenuhan HAM yang telah diamanatkan dalam konstitusi dan instrumen HAM Internasional.

Menurutnya, ini bisa dilihat hasil dialog Universal Periodic Review (UPR), yang dilaksanakan pada awal Mei 2017. Dalam pembahasan UPR yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM dalam empat tahun terakhir tersebut, banyak negara anggota PBB menyampaikan tanggapan dan apresiasi yang baik terkait pemajuan HAM di Indonesia, khususnya menyangkut rencana aksi nasional hak asasi manusia (Ranham).

Sementara terkait penyusunan perda dan produk hukum daerah lainnya yang harus memperhatikan nilai-nilai HAM, Yasonna menjelaskan, pihaknya telah membuat peraturan terkait penerapan materi muatan HAM dalam pembentukan perundang-undangan.

“Peraturan ini bertujuan memberikan panduan kepada para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah terkait agar memperhatikan nilai-nilai HAM dalam penyusunan produk hukum daerahnya,” terangnya.

Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo SH MIP menambahkan, sekarang banyak daerah, baik kabupaten maupun kota yang peduli dan perhatian terhadap HAM. Penggunakan teknologi informasi juga ditampilkan secara transparan, menyangkut kebijakan-kebijakan publik maupun beragam persoalan.

“Greget ruang-ruang komunikasi seperti rembuk desa dan rembuk komunitas di Jateng, ternyata menjadi wadah yang sangat efektif untuk menyampaikan aspirasi dan hak-hak masyarakat yang perlu ditampung dan diselesaikan bersama,” bebernya.

Peringatan Hari HAM Sedunia ke-69 Tahun 2017 yang mengangkat tema “Kerja Bersama, Peduli Hak Asasi Manusia Untuk Indonesia Maju Sejahtera” itu, diisi dengan berbagai kegiatan positif. Antara lain Seminar HAM, Expo Kemajuan HAM di Indonesia, Colour HAM seperti jalan santai, panggung seni difabel, photo booth, dan kegiatan lainnya.(J02) 

Musyawarah Desa Panjang Berakhir Ricuh, Masyarakat Tuntut Kepala Desa Mundur

JURNALPANTURA.COM, Kudus - Di penghujung tahun 2017 dan semakin tidak jelasnya Pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun 2016 yang lalu di Desa Panjang kecamatan Bae Kabupaten Kudus, Membuat BPD dan perwakilan rt dan rw yang ada di Desa Panjang menggelar musyawarah Desa, Di Aula Balai Desa Panjang, Senin 04/12/2017.

Musyawarah Desa yang juga di Hadiri oleh Camat Bae Mintoro AP dan di Hadiri oleh RT dan RW serta tokoh masyarakat dan beberapa warga yang hadir ini mendengarkan laporan dari Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Panjang.

Dalam laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa Panjang Arif Darmawan, Menyampaikan bahwa semua proyek infrastruktur yang di kerjakan dari dana Desa tahun 2016 sudah selesai dikerjakan.
 " Menurut surat dari Inspektorat, Ada beberapa proyek yang harus mengembalikan sisa dana dan itu menjadi tanggung g jawab TPK" kata Kades Panjang.

Setelah kepala desa menyampaikan laporannya tersebut, Berbagai pertanyaan tentang ketidakpuasan terhadap laporan kepala Desa.
Diantaranya dari Ketua RW 3 sekaligus ketua TPK setempat.Andi menolak mengembalikan sisa dana dari proyek yg ada di rw 3, Karena sebagai ketua TPK tidak pernah merasa mengerjakan proyek."Untuk proyek yang Ada di RW 3 pekerjaannya dilakukan oleh pemborong"Sanggahnya.

Sebenarnya sanggahan dari Andi sebagai ketua TPK sudah berusaha dijawab oleh Kades Panjang,  Namun peserta musyawarah menilai jawaban yang diberikan bertolak belakang dengan fakta di lapangan.Akibatnya musyawarah menjadi panas, Apalagi ada pihak-pihak yang memberikan argumen yang terkesan mendukung kepala desa.

Eko N, Salah satu perwakilan warga tidak puas dengan jawaban dari Kades Arif dan mempertanyakan ketidak tegasan dari BPD bahkan seolah-olah mendukung kepala Desa.Hal tersebut di setuju oleh warga yang hadir pada Musdes malam itu."Masyarakat sudah tidak per aya dengan kepala desa dan harus mundur dari jabatannya"tuntut Eko yang di setuju oleh mayoritas warga yang hadir.

Karena masyarakat tak bisa terima laporan pertanggungjawaban dan situasi pun semakin panas, akhirnya musyawarah dihentikan oleh Camat Bae Mintoro AP.
Camat Bae tersebut meminta kepada warga yang hadir untuk bersabar dan tidak menggunakan emosi."Tujuan Musdes ini demi kebaikan masyarakat Desa Panjang,Tidak baik keputusan musyawarah dilandasi dengan kemarahan dan emosi"kata Mintoro AP.

Mengenai tuntutan warga agar Kades di berhentikan tidak bisa serta merta dilakukan malam ini, Ada proses yang harus dilalui,  Anggota BPD yang terdiri dari tujuh perwakilan warga harus mengadakan rapat internal untuk memutuskan masi tidak percaya kepada Kepala Desa, lanjut Camat Bae,. (J02)

Penghargaan Untuk Pegawai Berprestasi Dalam Rangka HUT KORPRI

JURNALPANTURA.COM, Kudus - Bupati Kudus H.Musthofa SE.MM menjadi Inspektur Upacara dalam rangka HUT KORPRI Ke 46 Tahun 2017 dengan Komandan Upacara Camat Kaliwungu, Mohammad Fitriyanto S.Stp.MM. Seperti. MM.

Peringatan HUT Korpri tahun 2017 mengambil tema " Korpri Kerja Bersama, Setia Sepanjang Masa".dilaksanakan di Alun-Alun Simpang Tujuh Kudus, Rabu 29/11/2017.
Saat membacakan Sambutan Tertulis Presiden RI Joko Widodo, Bupati Kudus Musthofa menyampaikan, Apresiasi yang tinggi kepada segenap keluarga besar KORPRI atas sumbangsih dan pengabdiannya kepada bangsa, negara, dan masyarakat.

Peringatan HUT KORPRI harus menjadi momentum untuk melakukan refleksi, menjaga soliditas dan solidaritas. Harus menjadi momentum untuk melakukan lompatan besar demi mencapai kemajuan bangsa Indonesia.

KORPRI harus menyadi pilar utama pemersatu bangsa dan negara Indonesia dengan aparatur sipil negara sebagai agen perekat kebiinekaannya. Kita ingin KORPRI menjadi organisasi dengan budaya yang penuh inovasi dan kreativitas, yang modern dan efisien, dan yang melayani dengan jiwa dan semangat Pancasila.

Kita harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan harus dilakukan dari pinggiran dan dari desa-desa, dimulai dengan pemerataan infrastruktur fisik hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, peran KORPRI menjadi sangat vital. KORPRI harus bisa menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.

Di era persaingan terbuka saat ini, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Inovasi dan perkembangan teknologi global tidak hanya membawa kemudahan pada kehidupan sehari-hari, tetapi bahkan mampu mengubah lanskap ekonomi, kehidupan sosial politik, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Setiap anggota KORPRI harus terus memperbaiki diri, tinggalkan cara-cara rutin, dan perkuat semangat debirokratisasi"lanjut Bupati Kudus.
Jangan pernah berhenti berinovasi, manfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan terobosan layanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Tambahnya.

Setelah Upacara dilanjutkan dengan pemberian piagam satya lencana kesetiaan X,XX,XXX bagi para PNS yang sudah melaksanakan pengabdian dengan predikat baik.(J02)

Kudus Raih Peringkat Tiga Dalam Tata Kelola Informasi Publik

JURNALPANTURA.COM, Semarang - Memasuki penghujung tahun, Pemkab Kudus menambah daftar penghargaan yg diterima.Kali ini datang dari Komisi Informasi Jawa Tengah. Kudus menjadi salah satu pemerintah daerah di Jawa Tengah yang dinilai memiliki tata Kelola Informasi Publik (KIP) yang baik bahkan menempati posisi ke tiga setelah Kab.Pekalongan dan Kota Magelang.Penghargaan ini diterima langsung oleh Drs. Kholid, MM, Kadiskominfo Kab.Kudus pada malam penganugerahan KIP awards 2017 bertempat di Wisma Perdamaian Semarang, Jumat 24/11/2017.

Ditemui seusai acara,dirinya mengaku bangga dan agak terkejut dengan penghargaan ini, Karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu tentang penghargaan ini bahkan kami juga tidak mengetahui kalau Kudus masuk nominasi bahkan mendapatkan peringkat tiga, Ujarnya.

 "Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Sekretaris Daerah atas arahan dan dukungannya, serta kepada Para Pimpinan OPD atas bantuan dan kerjasamanya, mulai dari penyediaan data informasi saat tahapan penilaian di daerah, hingga supportnya pada saat presentasi akhir di Tingkat Provinsi,"Jelas Kholid Seif lebih lanjut.

Sebelumnya,secara umum ada tiga tahapan yang harus dilalui. Pertama,tahap SAQ (Self Assessment Questionere) yaitu tahap pengisian data dan informasi yang merupakan indikator keterbukaan informasi yang dimiliki oleh badan publik.Jika lolos tahap ini,maka akan masuk ke tahap kedua,yaitu verifikasi langsung dari Komisi Informasi Jawa Tengah. Pada tahapan ini,Kudus dinyatakan lolos setelah Komisi Informasi mengecek kesesuaian SAQ dengan data dukung yang dimiliki.

Akhirnya,bersama sembilan kab/kota lainnya,Kudus melangkah ke tahapan penilaian akhir yang digelar di Diskominfo Provinsi Jateng. Pada tahapan ini,Bupati Kudus,H.Musthofa,menyampaikan paparannya langsung di depan tim penilai yang salah satunya merupakan staf khusus Kepresidenan

Tahapan tersebut akhirnya berhasil mengantarkan Kab.Kudus meraih posisi ke tiga dengan nilai 90,9 terpaut sedikit di bawah kota Magelang yang meraih posisi kedua dengan nilai 91,2. "Capaian ini harus disyukuri.Namun,kita harus selalu berupaya agar waktu mendatang bisa naik peringkat menjadi yang terbaik,"pungkasnya.(J02)

Masyarakat Harus Ikut Awasi Netralitas Aparatur Sipil Negara

JURNALPANTURA.COM, Kudus - Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kudus harus tetap menjaga netralitas dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.
Sesuai dengan pasal 9 ayat (2) UU ASN bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh intervensi partai politik.

Netralitas Pegawai Negeri Sipil merupakan pilar penting dalam kelangsungan terselenggaranya pemerintahan yang berhasil guna dan berdaya guna.Hal tersebut di sampaikan oleh Komisioner Panwaskab Kudus Eni Setyaningsing, S.kom.,S.Pd, Saat menjadi Narasumber Rakor Pejabat Pemerintah Kabupaten Kudus.

Rapat Koordinasi Tentang Netralitas Pejabat Pemerintah yang dihadiri oleh Seluruh kasi Trantib kecamatan dan kelurahan se Kabupaten Kudus yang diadakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kudus, Rabu 22/11/2017.

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, Jujur , Adil dan Merata.

Netralitas PNS dalam Pilkada merupakan hal yang sangat esensial mengingat terdapat larangan bagi PNS untuk berperan aktif dalam aktivitas pilkada. Panitia Pengawas Pemilihan Umum mewanti-wanti potensi netralitas birokrasi dan PNS di pemerintahan daerah(Pemda) dalam gelaran pilkada serentak bulan juni nanti, Tuturnya.(J02)

Perlu Keberanian Kepala Daerah Untuk Mengatasi Kemiskinan Yang Ada

JURNALPANTURA.COM, Semarang - Gubernur Jawa Tengah melantik Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji dan Syamsul Aulia Rahman serta Wakil Walikota Pekalongan yang dilantik menggantikan Walikota terdahulu yang meninggal dunia, Achmad Ali Arslan Djunaid.

Dalam pelantikan tersebut Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa, Pekerjaan rumah pemerintah kabupaten/kota masih banyak yang belum terselesaikan, termasuk pembangunan infrastruktur jalan, sektor kesehatan, pendidikan, serta penanggulangan kemiskinan. Butuh koordinasi dengan banyak pihak guna menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, Saat pelantikan di Grhadhika Bhakti Praja Semarang, Ahad 19/11/2017.

Pasangan Bupati-Wakil Bupati Cilacap terpilih pada pilkada serentak 2017, Tatto Suwarto dan Aulia Rahman dilantik setelah habis masa kepemimpinan pejabat sebelumnya, yaitu Tatto dan Ahkmad Edi Susanto. Tatto kembali terpilih pada Pilkada Februari lalu. Sementara Wakil Wali Kota Saelany Machfudz menjabat Wali Kota Pekalongan mengantikan Wali Kota Achmad Alf Arslan Djunaid meninggal pada 7 September 2017 lalu.

“Saya nderek titip kepada bupati dan wakil bupati serta wali kota untuk membuat lompatan-lompatan terkait penanggulangan kemiskinan serta membangun infrastruktur daerah. Apalagi pekerjaan rumah banyak yang belum selesai dikerjakan. Butuh koordinasi betul-betul agar bisa menyelesaikan persoalan yang ada,” ujar gubernur.

Menurutnya, terobosan yang bisa ditempuh antara lain dengan meminjam dana dari PT SMI atau Bank Jateng untuk pembangunan prioritas dalam waktu satu tahun. Artinya, dengan adanya dana pinjaman bank, program-program yang jika didanai APBD kabupaten/kota membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun, pembangunan fisiknya akan bisa diselesaikan dalam waktu setahun.

Langkah itu telah dilakukan Kabupaten Temanggung untuk membangun rumah sakit, kemudian pemkab mengangsur setiap tahun dari APBD yang dimiliki. Sementara Sragen dan Grobogan juga meminjam dana dari Bank Jateng sebesar Rp 200 miliar – Rp 300 miliar untuk membangun infrastruktur.

“Kalau cara kita mengelola keuangan linier atau bergantung pada pendapatan yang selama ini ada dan kecil, maka terobosan sulit dilakukan. Karenanya, upaya itu bisa dilakukan dengan cara utang kemudian pengembaliannya bisa dicicil dalam satu periode jabatan,” terangnya.

Ganjar mengapresiasi dukungan pemerintah kabupaten dan kota terhadap pembangunan di provinsi ini sehingga komplain, khususnya menyangkut infrastruktur, semakin berkurang. Selama ini Jateng berkompetisi dengan Jawa dan Jatim di berbagai sektor, namun soal infrastruktur Jateng boleh dikatakan yang tertinggi.

Hadir pula dalam pelantikan tersebut Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs Heru Sudjatmoko MSi beserta istri Sudarli Heru Sudjatmoko, Sekda Jateng Dr Ir Sri Puryono KS MP dan istri, Rini Sri Puryono, Ketua TP PKK Jateng Atikoh Ganjar Pranowo, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) setempat.

Pemkab Boyolali Studi Banding Ke Kudus

JURNALPANTURA.COM, Kudus - Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi adalah sebuah harapan. Itu semua bisa terwujud dengan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran birokrasi. Dari level tertinggi hingga level kecil sekalipun.

Pemkab Kudus adalah satu-satunya Kabupaten di Jawa Tengah dengan level 3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Tak salah jika BPKP memberikan apresiasi atas prestasi tersebut dan mengukuhkan Bupati Kudus H. Musthofa sebagai pembina Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Jateng.

Bupati Kudus telah berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang bebas korupsi. Hal ini telah dicanangkannya di seluruh OPD sejak tahun lalu dengan 3 OPD sebagai percontohan. Yakni RSUD dr. Loekmono Hadi, Disdukcapil, dan Dinas PMPTSP.

Pemkab Boyolali pun tertarik untuk belajar mengenai zona integritas dan bebas korupsi di Kudus. Rombongan kunker Boyolali yang dipimpin oleh Irbanwil 1 Boyolali Ning Martuti, SIP, MM ini diterima langsung Bupati Kudus Musthofa, Selasa 14/11/2017.

Bukan diterima di ruang rapat, namun Bupati menyambut dengan penuh kekeluargaan di pendopo bakang Rumah Dinas Bupati Kudus. Ning Marturi mengaku tersanjung karena penyambutan yang istimewa ini.

"Terima kasih Pak Musthofa. Sungguh ini penyambutan yang luar biasa bagi kami," kata Ning Martuti.

Lebih lanjut Ning Martuti mengakui dengan berbagai keberhasilan di Kudus. Dalam berbagai bidang, Kudus diakuinya semakin baik dan maju di bawah kepemimpinan Musthofa. Termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan SPIP dengan level 3 ini.

Sementara itu, Bupati Kudus mengatakan bahwa keberhasilan di Kudus adalah berkat kerja keras seluruh jajarannya. Termasuk Inspektorat yang memiliki keleluasaan dalam membina OPD lain dalam pengelolaan keuangan hingga pertanggungjawabannya.

"Saya selaku Bupati hanya sebagai dirijen. Silakan OPD saya berinovasi yang terbaik bagi masyarakat," kata Bupati.

Manajemen kolaborasi yang diterapkan di Kudus ini terbukti membuahkan hasil. Selain dalam hal pengelolaan keuangan, secara lebih luas Kudus mampu meraih prestasi peringkat 3 nasional pada Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun ini.(J10)

Setiap Calon Harus Menata Hati, Siap Menang Dan Siap Kalah Dalam Pilkades Antar Waktu Desa Kedungdowo

JURNALPANTURA.COM, Kudus - Tiga orang bakal calon kepala Desa Antar waktu yang besuk tanggal 16/11/2017 di dalam Musdes (Musyawarah Desa) akan mengadakan pemilihan kepala Desa antar waktu.
Ke tiga bakal calon peserta Pilkades Antar Waktu pada hari ini, Sabtu 11/11/2017, Menandatangani Pakta Integritas Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu di Aula Balai Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu.

Seperti di ketahui, Kepala Desa Kedungdowo Dorojatun meninggal dunia sebelum masa bekerja nya berakhir.Untuk itulah demi menjaga roda pemerintahan desa, BPD beserta pemerintah kecamatan Kaliwungu dalam waktu dekat akan mengadakan Pilkades Antar Waktu.

Para Bakal calon yang ikut menandatangani pakta integritas,  diantaranya Chandra Halawi, Malkan dan Noor Sa'di.
Pemenang dari ketiga balon tersebut akan menjadi Kepala Desa Antar Waktu sampai 2019.

Sambutan Camat Kaliwungu Muhammad Fitriyanto S. Tp. MM, Di dampingi Danramil Kaliwungu Kapten Inf Yoyok Yusmanto, Kapolsek Kaliwungu AKP Dwi Jati Husodo SH, Menyatakan,  Panitia sudah melaksanakan tahapan pemilhan kades mulai sosialisasi pendaftaran. Dimana sudah ada 3 balon yang mendaftar yang apabila terpilh akan menjadi kades meneruskan kades yang meninggal yakni sampai tahun 2019 atau 2 tahun.

" Saya harapkan semua calon menata hati siap kalah dan siap menang dalam pilkades besuk tanggal 16/11/2017 karena Muspika akan mengawasi dan mengawal jalanya Pilkades "tegas Aan, Begitu masyarakat memanggil Camat muda Kaliwungu.

Adapun Isi Pakta Integritas Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang harus di tanda tangani oleh ke tiga balon adalah :

a. Akan menerima dengan iklas semua hasil proses pilkades dan keputusan panitia pemilihan kades antar waktu maupun BPD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

b. Bersedia mengendalikan dan bertanggung jawab atas tindakan pendukung/ simpatisan selama proses pilkades berlangsung.

c. Selama dan setelah proses pilkades akan mengikuti dan menerima hasil kesepakatan musyawarah desa terkait proses pilkades sesuai peraturan perundang undangan.

d. Akan mengikuti proses pilkades antar waktu secara bersih tranparan profesional dan tidak akan melaksanakan praktek KKN sesuai peraturan perundang undangan.

e. Apabila melanggar hal hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini bersedia menerima sanksi administratif dan biaya pelaksaan pilkades antar waktu serta digugat secara perdata dan dilaporkan secara pidana.(J02)

Bupati Pati Terima Penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha Pada Peringatan Hari Pahlawan

JURNALPANTURA.COM, Jakarta - Penghargaan Bagi Kepala Daerah Berprestasi atau Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha zibuk tahun 2017 diberikan Kepada 15 kepala Daerah ya gak tersebar dari berbagai Provinsi.Dalah satu yang memenuhi Eropa penghargaan Saya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha adalah Bupati Pati. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tcahyo Kuala mewakili Presiden Republik Indonesia pada peringatan hari pahlawan, Jumat 10/11/2017 di Gedung Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara No 7, Jakarta Pusat, Menyerahkan Penghargaan tersebut kepada para Kepala Daerah terpilih. 

Haryanto masuk dalam daftar 15 Kepala Daerah Berprestasi tingkat Nasional yang mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha, dan Parasamnya Purnakarya Nugraha.

"Mereka semua adalah kepala daerah yang berhasil mengemban amanah masyarakat dan daerah yang telah memilih para gubernur, bupati, dan wali kota dan telah konsisten melaksakan apa yang menjadi janji politik saat kampanye dan dapat dibuktikan sehingga walaupun ada yang belum selesai masa jabatan tetapi setidaknya sudah melebihi dari 80 persen program-programnya dilaksanakan dengan baik," kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam kegiatan tersebut.

Tjahjo mengatakan pemberian penghargaan ini semata-mata untuk memacu kepala daerah lain untuk mengoptimalkan serta melaksanakan program-progran strategis di daerah. Tjahjo mengucapkan selamat, dan ia berharap agar kedepan dapat terus dipertahankan prestasinya guna mempercepat pembangunan dan meningkatjan kesejahteraan rakyat.

"Setidaknya bagi bapak-ibu sekalian yang tahun depan akan maju kembali sebagai calon bupati, wali kota atau maju lebih tinggi menjadi gubernur atau wakil gubernur juga ada bukti yang nyata bahwa saudara telah berhasil membawa masyarakat dan daerah selama ini dengan penghargaan dari bapak presiden," kata Tjahjo.

Dalam upacara yang berlangsung kurang lebih 1 jam ini, Tjahjo menjadi inspektur upacara sekaligus memberikan penghargaan langsung kepada 15 kepala daerah terpilih.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bupati Pati hadir untuk menerima penghargaan setelah mendapat kiriman  radiogram dari Menteri Dalam Negeri nomor  002.2/7910/33 tanggal 3 November 2017.  Dalam radiogram itu disebutkan bahwa penghargaan ini diberikan  kepada Pemda dan Kepala Daerah berkinerja terbaik hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2015.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha diberikan kepada penyelenggara pemerintahanan di daerah atas jasa besar atau prestasi kinerja sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Ditemui usai menerima penghargaan, Bupati menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian yang diraih Kabupaten Pati kali ini. Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menurutnya, diraih dengan cara yang tidak mudah. Berbagai upaya yang dilakukan tidak akan bermakna tanpa dukungan dan kerja sama segenap jajaran Pemerintahan Daerah dan masyarakat Kabupaten Pati.

“Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas keserasian komunikasi yang terjalin selama ini, antara Pemkab dan DPRD, serta kebersamaan warga masyarakat sangat mewarnai jalannya proses pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kabupaten Pati. Mudah-mudahan hasil pembangunan yang telah dicapai dapat merata ke seluruh pelosok wilayah, serta menyentuh dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat,”.

Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pati, Puji Istianto, saat diwawancarai mengatakan bahwa prestasi Kabupaten Pati yang diperoleh dari penilaian Tim Nasional Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas pelaporan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) Kabupaten Pati tahun 2015 itu, mengalami kenaikan peringkat secara signifikan tiap tahunnya. Semasa dipimpin oleh Haryanto sejak tahun 2012, Pati berturut- turut menempati peringkat 37, peringkat 33 (tahun 2013), peringkat 17 (tahun 2014) dan kini bertengger di peringkat 10 nasional. “Padahal sebelum dipimpin Bupati Haryanto, pada tahun 2010 Pati sempat terpuruk di peringkat terakhir dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah”, ungkap Puji.

Menurut Kabag Tata Pemerintahan, beberapa aspek yang menjadi penilaian diantaranya pada Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Informasi Keuangan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, serta aspek-aspek lain yakni aspek kebijakan, kelembagaan, dan SDM pada otonomi daerah.(J02) 

Provinsi Jawa Tengah Terima 2 Penghargaan

JURNALPANTURA.COM, Semarang - Provinsi Jawa Tengah meraih dua penghargaan Top IT dan Telco 2017. Yakni penghargaan Top IT Implementation on Province Government 2017 untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan penghargaan Top Leader in IT Leadership 2017 bagi Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP.

Penghargaan yang digagas Majalah Itech bersama Asosiasi TIK dan dukungan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), diserahkan Menteri Sekretaris Negara RI Pratikno kepada Gubernur Ganjar Pranowo, yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah Dadang Somantri, paca acara Penghargaan Top IT dan Telco 2017, di Balai Kartini Jakarta, Selasa (31/10).

Kepala Diskominfo Jateng Dadang Somantri mengungkapkan, penghargaan diberikan kepada Gubernur Ganjar sebagai apresiasi atas kepeloporan Ganjar yang secara masif menggerakkan SKPD provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota dalam menggunakan teknologi informasi. Khususnya, untuk memberikan layanan kepada masyarakat maupun dalam tata kelola pemerintahan. Termasuk, membuka akses bagi warga yang ingin berpartisipasi aktif, menyampaikan unek-unek, ide maupun saran.

Ditambahkan, dalam tata kelola pemerintahan, gubernur telah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi.

Realisasi dari kebijakan tersebut, hampir seluruh SKPD Provinsi Jawa Tengah sudah mengimplementasikan layanan masyarakat berbasis IT dengan berbagai aplikasi sesuai domain tupoksinya. Termasuk peningkatan integrasi infrastruktur TIK dan aplikasi yang dipusatkan di Diskominfo. Bahkan, saat ini sudah ada sistem Government Resources Management System (GRMS) mengenai tata kelola pemerintah mulai dari perencanaan sampai monitoring melalui sistem elektronik.

“Dukungan Bapak Gubernur luar biasa. Beliau support betul dalam penggunaan IT di Jawa Tengah, termasuk menggagas GRMS. Kami juga sudah memanfaatkan IT untuk video conference saat Musrenbangwil maupun pertemuan strategis lainnya. Bagaimana pun, kita harus menyadari kalau tidak melakukan transformasi digital, kita akan ketinggalan. Apalagi di era milenial seperti sekarang,” beber Dadang.

Menurutnya, apresiasi di bidang IT itu relevan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang mendorong berkembangnya ekonomi digital di Indonesia yang hiperkompetitif. Penghargaan tersebut menjadi tantangan Pemprov Jateng untuk terus berbenah dan meningkatkan kekuatan TIK, sekaligus penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

“Cerdas mengimplementasikan IT di semua lini pemerintahan sudah menjadi tuntutan. Semua pihak pun diharapkan dapat memanfaatkan IT untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan layanan,” tandas Dadang.(J02) 

Kemendagri Adakan Penilaian Kepemimpinan Kepala Daerah Di Kudus

JURNALPANTURA.COM, Kudus - Penilaian Penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah atau Leadership Award yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Adakan di Pendopo Bupati Kabupaten Kudus.

Dari Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Prof. Dr Siti Zumroh MA (Ketua tim penilai Kemendagri) mengatakan, Program Penilaian Kepemimpinan ini merupakan program prioritas nasional yang akan dilaksanakan tahun ini, Rabu 25/10/2017.

"Ada 11 indikasi penilaian yang diberikan kepada kepala Daerah diantaranya, Kapabilitas, Interegitas, Akseptibiltas, dan kompatibilitas."kata Ketua tim penilai.Penghargaan tersebut di berikan kepada  3 Gubernur 5 Walikota dan 10 Bupati,lanjutnya.

Tampak hadir dalam acara Penilaian Penghargaan tersebut H Musthofa, SE. MM (Bupati Kudus), Mayor Inf Sagimin (Kasdim 0722/Kudus), Forkopinda Kabupaten Kudus, Ketua DPRD Kabupaten Kudus beserta wakil dan ketua komisi serta ketua fraksi Parpol Kabupaten Kudus,  Tokoh agama (FKUB) Kabupaten Kudus, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Camat beserta perwakilan kepala desa dan Ormas/Orsos/LSM Kabupaten Kudus.

H. Musthofa,SE. MM (Bupati Kudus) saat memberikan sambutannya menjelaskan, Kepemimpinan di Kudus adalah kepemimpinan partisipatif artinya melibatkan semua elemen masyarakat di Kudus karena Kabupaten Kudus bukan hanya milik bupati tetapi milik semua masyarakat Kabupaten Kudus.

Tugas pemerintah dikatakan berhasil bila dapat mensejahterakan rakyat maknanya bekerja dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan ikhlas merupakan tugas pemerintah di Kudus.

Kudus merupakan kota terkecil di propinsi Jawa Tengah tetapi pembangunan sarana dan prasarana umum telah dibangun dengan baik selama kepemimpinan saya dengan mengutamakan kebijakan yang pro rakyat.

Dalam kepemimpinan birokrasi , birokrat merupakan kunci penyelenggara pemerintahan sehingga dalam pemberian penilaian kualitas personal dengan melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pemerintahan dimana dalam penilaian administratif, Kudus 5 kali mendapat predikat WTP, imbuh Musthofa. (J02)

Wagub Jateng Apresiasi Pengentasan Kemiskinan Di Blora

JURNALPANTURA.COM, Blora - Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si mengapresiasi tekad pemerintah Kabupaten Blora dalam pengentasan kemiskinan di wilayah kabupaten setempat. Demikian hal itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di pendopo rumah dinas Bupati Blora, Jumat 06/10/2017. 

Acara diawali dengan paparan Bupati Blora Djoko Nugroho tentang persentase penduduk miskin Kabupaten Blora tahun 2016, tingkat kemiskinan Kabupaten Blora dengan daerah sekitar, peta kemiskinan kabupaten Blora, penurunan tingkat kemiskinan dan kendala yang dihadapi.

“Untuk infrakstruktur jalan hutan, mungkin baru kami yang berani melakukan,” ucap bupati Djoko Nugroho.

Menanggapi pemaparan Bupati Blora Djoko Nugroho, Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si antara lain mengemukakan agar Kabupaten Blora tidak mensejajarkan tingkat kemiskinan dengan kabupaten lain.

“Saya mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di Blora relatif tinggi dan inflasi rendah. Jalan provinsi sudah dibangun di Blora. Saya apresiasi upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Blora sangat bagus,” ujar Wagub Heru Sudjatmoko.

Kemiskinan, menurut Wagub Heru Sudjatmoko, berhubungan erat dengan pemerataan, sehingga butuh kerja sama yang agar ekonomi kuat.

Miskin, kata Wagub, tidak terlepas dari pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan sehingga maju. Miskin, disebabkan faktor lingkungan yang tidak memadai, bisa lingkungan keluarga atau sosial.

Lebih lanjut disampaikan, fenomena kemiskinan ini seperti keniscayaan, kendati demikian tidak boleh dibiarkan. Harus turun ke tingkat desa dengan melibatkan petugas, organisasi dan lembaga terkait.

“Dalam pengentasan kemiskinan yang terpenting adalah mengusahakan ekonomi, kesehatan dan pendidikan serta memberikan ketrampilan, sehingga yang miskin berkecukupan” kata Wagub Heru Sudjatmoko.

Wagub juga menyoal populasi ternak sapi di Blora yang cukup tinggi, sehingga peternak perlu dibina dan terus dikembangkan.

“Populasi ternak sapi di Kabupaten Blora cukup tinggi, dan harus tetap dikembangkan. Meski petani sudah menggunakan alat pertanian moderen, namun peternak tetap diberdayakan,” jelasnya. 

Pada kesempatan tersebut Wagub Heru Sudjatmoko secara simbolis menyerahkan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) Tahap I sebanyak 8 unit di Kabupaten Blora. Bantuan diserahkan melalui Bupati Blora Djoko Nugroho.

Di sela-sela acara Wagub Jateng mengaku merasa terhibur ketika mendengarkan alunan gending ilir-ilir yang dibawakan oleh kelompok seni karawitan Among Raos Blora.

“Sungguh saya merasa kembali pada usia 25 tahun ketika mendengar alunan gendhing Ilir-Ilir,” ujar Wagub sambil bercanda.

Rakor lebih semangat ketika sejumlah Kepala Desa dan Camat diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Diantaranya Kades Jurangjero Kecamatan Bogorejo, Kades Bangkleyan Kecamatan Jati, Kades Kalinanas Kecamatan Japah, Kades Kamolan Kecamatan Blora serta Camat Japah.

“Kami ingin segera perbaikan infrastruktur jalan di wilayah desa Bangkleyan,” kata Kades Bangkleyan.

Sujadi, Kades Kamolan meminta saran dan solusi pemberdayaan karang taruna. Kemudian Kades Jurangjero, Juwartik meminta pembangunan infrastruktur jalan desa ditingkatkan.

Sementara Camat Japah Kiswoyo, meminta agar penerangan jalan dari wilayah Kecamatan Japah hingga Pucakwangi Kabupaten Pati diperhatikan dan ditambah karena gelap jika malam hari.

Di tempat yang sama perwakilan komunitas diifabel Blora, Sukandar meminta peralatan seperti mesin jahit untuk membuat pakaian jadi dari kain batik yang  telah dibuatnya.(J02) 

Gubernur Jawa Tengah Dorong Masyarakat Desa Melek Informasi

JURNALPANTURA.COM, Pemalang - Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP mendorong seluruh desa yang tersebar di Jawa Tengah melek teknologi seperti desa-desa di Kabupaten Pemalang. Ada pengelolaan teknologi informasi di tingkat pemerintahan desa yang menyampaikan beragam informasi kepada masyarakat secara transparan, terutama terkait informasi transparansi anggaran desa.

“Saya harapkan pengelolaan informasi tingkat desa di Pemalang ini menjadi contohnya  Indonesia. Mulai dari cara komunikasi yang transparan dan menyampaikan banyak aktivitas, termasuk musyawarah desa yang sekarang mulai berjalan,” ujar Gubernur Ganjar Pranowo saat memberi pengarahan pada Rapat Koordinasi Kepala Desa se-Kabupaten Pemalang di Pantai Kaliprau, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Rabu 27/09/2017.

Dengan adanya informasi desa berbasis teknologi informasi, kata dia, masyarakat mengetahui adanya proses perencanaan desa yang dilaksanakan dengan baik. Selain itu juga menunjukkan partisipasi masyarakat, dan ada ketidakraguan masyarakat jika anggaran yang ada di desa akan digunakan secara benar.

“Meskipun ada saja oknum yang menilai itu hanya pencitraan atau lainnya tapi jangan takut jangan minder. Maju terus karena ini original dan terus menerus dilakukan secara konsisten di Pemalang,” terangnya.

Ganjar menjelaskan, para anak muda bertemu dengan para kepala desa, dibina oleh bupati dan OPD-OPD, berani transparan dengan menggunakan teknologi informasi real time setiap hari. Dan itu hanya ada di Pemalang.

“Kita sudah tidak risih lagi dikritik masyarakat. Kita tidak pernah risih untuk dikoreksi masyarakat. Bahkan masyarakat juga teredukasi dengan baik,” imbuhnya.
“Ada anak buah Bupati Pemalang yang setiap hari promosi identitasi warga termasuk akta dan kelahiran KTP elektronik. Orangnya tiap hari selalu merekam kegiatan dan berkomunikasi dengan masyarakat dan kemudian beliau langsung menjawab seluruh persoalan. Saya ingin transparansi ini bisa dilakukan. Semua menyampaikan informasinya, ini luar biasa,” bebernya.

Gubernur berharap, pengelolaan informasi yang baik ini dijaga dan dilakukan terus-menerus, sehingga transparansi pengelolaan APBDes dan informasi lain bisa dibaca banyak orang. Bahkan mantan anggota DPR RI itu mempunyai ide untuk melombakan pengelolaan informasi  tingkat desa se-Jawa Tengah.

“Jika itu dilakukan dan kompetisinya baik, maka kita bisa menjawab pertanyaan presiden, tentang upaya agar pemerintahan baik dan transparan, tidak ada OTT. Menurut teman-teman di level desa bisa memberikan contoh upaya pencegahan itu,” bebernya.(J02)

Bupati Rembang Buka Pelatihan SID

JURNALPANTURA.COM, Rembang  - Desa harus memiliki data base yang valid tentang potensi desanya. Dan data tersebut bisa disajikan ke dalam Sistem Informasi Desa (SID). Hal itu disampaikan Bupati Rembang H. Abdul Hafidz saat membuka acara pelatihan Sistem Informasi Desa (SID) di Hotel Fave, senin 11/09/2017. Data tersebut tentu harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, mulai dari data jumlah penduduk, luas wilayah dan lain sebagainya.

Data yang valid sangat dibutuhkan terutama saat event- event pemilihan kepala daerah. Mulai Pilgub, Pileg, Pilpres dan Pilkades, jika datanya amburadul maka event pilkadanya juga berpotensi amburadul.

Sistem Informasi desa secara eksplisit berperan sebagai akses informasi yang ada didesa. Dan pemerintah wajib mengembangkan sistem tersebut dalam SID yang berisi seluruh data desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.

“Desa menjadi sasaran banyak program dari banyak kementrian. Berkaitan dengan itu maka harus didukung oleh data base yang valid. Untuk itu para peserta pelatihan harus benar- benar serius dalam mengikuti pelatihan,” ujarnya.

Di dalam kesempatan itu Bupati juga mengingatkan semua desa harus menjalin komunikasi yang baik dengan desa lain. Meskipun desa tersebut memiliki potensi yang luar biasa.

Sementara itu Plt Kepala Dinpermades Dwi Purwanto menjelaskan tujuan diselenggarakannya pelatihan tersebut untuk membangun visi dan misi pengimplementasian sistem informasi desa di seluruh kabupaten Rembang. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam menyajikan informasi desa kedalam aplikasi.

Kegiatan yang mendatangkan narasumber dari Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK) Jakarta , Bappeda Rembang, BPS, Kominfo Rembang dan Dindukcapil Kabupaten Rembang itu diikuti sebanyak 230 peserta berasal dari 115 desa perwakilan 14 kecamatan se-kabupaten Rembang yang terdiri atas perangkat dan pengelola SID yang ditunjuk oleh kepala desa.

Sedangkan untuk pelaksanannya dimulai dari tanggal 11 September sampai 14 September 2017. Kemudian untuk penajaman materi dilaksanakan kembali tanggal 18 September sampai 20 September 2017.(J02)

Antisipasi Kemarau Panjang, Pemkab Demak Adakan Rakor Terpadu

JURNALPANTURA.COM, Demak  – Rapat Koordinasi  Menghadapi Musim kemarau panjang di selenggarakan oleh Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD)  bertempat di Gedung Binapraja. Bencana alam merupakan kejadian yang tidak dapat ditolak manusia, yang dapat terjadi di seluruh belahan dunia termasuk Kabupaten Demak.

 Beragam bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, banjir, kekeringan dan kebakarandapat terjadi, kondisi cuaca yang tidak tentu dan tidak dapat diprediksi.Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan beberapa daerah di Indonesia, di antaranya Pulau Jawa akan mengalami puncak musim kemarau pada bulan September. Oleh sebab itu diperlukan beberapa strategi dalam mengantisipasi darurat kekeringan pada musim kemarau yang melanda di wilayah Kabupaten Demak.Hal tersebut disampaikan Bupati Demak, HM. Natsir pada Rakor tersebut. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala BMKG Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh PMG Madya Tris Adi Sukoco, S. Hut.

Terhitung sejak tanggal 20 Juli -  30/10/2017 Pemerintah Kabupaten Demak telah menyatakan siaga darurat bencana kekeringan untuk 59 desa di 13 kecamatan. Terdapat 270.021 jiwa atau 68.932 kepala keluarga yang terkena dampak bencana kekeringan tersebut. Sehingga perlu upaya antisipatif untuk menghadapi bencana kekeringan yang terjadi saat ini, di antaranya dengan menyiagakan truk tangki untuk mengirim air bersih, membangun sumur artetis dengan program pamsimas dan memperkuat jaringan PDAM. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih pada saat musim kemarau. Masyarakat juga harus dididik terkait hal-hal yang harus dilakukan dalam menghadapi musim kemarau panjang.

“Saya minta kepada seluruh stakeholders untuk bersama-sama menemukan langkah strategis guna merespon dan mengatasi masalah kekeringan/kekurangan air bersih di Kabupaten Demak,” pesan Bupati.

Pada kesempatan itu juga Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak Drs. Muhammad Agus Nugroho L.P. mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memberikan informasi kepada peserta mengenai prakiraan cuaca di Demak dan untuk mengantisipasi kekurangan air bersih di wilayah Demak.

“Saat ini BPBD menyediakan 200 tangki dimana untuk setiap tangki memuat sebanyak 5 ribu liter air. Jumlah tersebut dirasa kurang karena di Demak terdapat 270.021 jiwa atau 68.932 kepala keluarga yang terdampak bencana kekeringan ini,” tambah Agus. (J02) 

Paguyuban Kepala Desa Kendal Adakan Silaturahim Dengan Bupati

JURNALPANTURA.COM, Kendal - Paguyuban Kepala Desa (Kades) Kabupaten Kendal menggelar silaturahim dengan Bupati di Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon,Kamis 07 /09 /2017. Acara dihadiri oleh Bupati Kendal dr Mirna Annisa,M.Si, Camat Pegandon Sumartoyo S Sos, Ketua Paguyuban Kades Kendal Bambang Utoro, Kades se-Kecamatan Pegandon, dan Perwakilan Paguyuban Kades Kecamatan se-Kabupaten Kendal, acara berlangsung penuh keakraban.

Camat Pegandon Sumartoyo mengharapkan pertemuan ini menjadi ajang silaturahim antara Bupati dengan kades, karena kades merupakan ujung tombak di masyarakat. Selain itu juga menjadi ajang konsultasi terkait pengisian perangkat desa. “ Saya sangat berharap pengisian perangkat desa yang kosong bisa memenuhi harapan masyarakat baik dari sisi kemampuan SDM dan kompetensinya karena kita saat ini kesulitan untuk memenuhinya,”.

Bupati Kendal dr Mirna Annisa mengapresiasi atas kinerja dari seluruh Kades di Kabupaten Kendal atas kerjasamanya dalam menjaga keamanan dan kondusifitas masyarakat. Lebih lanjut Bupati menyampaikan, ”Saya sangat berharap para Kades tetap menjaga komitmen dan integritas dalam membangun masyarakat dan jangan kecewakan masyarakat , jadilah mentor – mentor kebijakan di tingkat desa dan lebih menonjolkan potensi potensi masyarakatnya”.

“Kedepan saya lebih berharap kepada seluruh kades untuk bisa membangun badan usaha desa (Bumdes), karena dengan bumdes perekonomian masyarakat akan meningkat, selain itu saya punya gagasan untuk membentuk subsidi silang  antar desa. Dengan kreasi dan kreatifitas masyarakat yang terpadu akan mencerminkan kehidupan masyarakat yang humanis dan ekonomi masyarakat pun meningkat,” pungkasnya.(J02) 

TPP Tertinggi Harus Diimbangi Dengan Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik

JURNALPANTURA.COM, Kudus - Diskusi Publik yang di selenggarakan oleh Konsorsium Masyarakat Untuk Kudus Bersih (KMKB) mengambil tema "Pembahasan Tunjangan Penghasilan Pegawai Tertinggi Di Jawa Tengah Korelasinya Dengan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kudus Berbasis Kinerja Dan Pelayanan Publik" Dalam rangka peringatan 9  tahun kepemimpinan Bupati Mustofa.Di Hotel @ Hom Jl Tanjung, turut desa Kramat kecamatan kota, Selasa 05/09/2017.

Hadir dalam diskusi publik, yang di selenggarakan KMKB diantaranya, Bupati Kudus H Mustofa, ketua DPRD Kudus Masan, Mardiyanto Anggota Fraksi Demokrat, kepala Dinas dan asisten Sekda yang ada di Kudus, Para Akademisi, Perwakilan Mahasiswa, Tokoh masyarakat dan perwakilan LSM yang ada di Kabupaten Kudus.

Diskusi publik kali ini memberi kesempatan pertama kepada para peserta yang terdiri dari berbagai macam latar belakang untuk menyampaikan pendapatnya, baru kemudian tanggapan dari Bupati Kudus.Kesempatan pertama di sampaikan oleh Dr Supa'at, wakil ketua 1 STAIN Kudus, terkait TPP yang diberikan harus seimbang dengan kinerja dari aparatur dalam hal pelayanan kepada masyarakat, perlunya pembinaan yang harus di lakukan oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja ASN semakin tinggi.Sedangkan perwakilan dari APPINDO, Bambang Sumardiyono SH, berharap kemudahan dalam hal pengurusan izin investasi dan kemudahan dlm pengurusan IMB, dengan kemudahan tersebut di harapkan akan lebih banyak menarik minat investor, dengan banyaknya investasi di kabupaten Kudus tentunya akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Drs Ahmad Fikri perwakilan LSM yang juga ketua LWI Kudus menyampaikan " kesejahteraan bagi rekan-rekan cleaning servis juga perlu di perhatikan tidak hanya bagi para PNS saja".Jangan sampai terjadi kesenjangan sosial, karena hanya PNS saja yang mendapatkan, sedangkan ada pekerja lainnya yang masih mendapat upah jauh di bawah UMR.
Dalam tanggapan nya Bupati Musthofa mengatakan "Kami apresiasi positif kegiatan diskusi publik ini, kegiatan ini bisa menjadikan introspeksi diri kita agar mampu berbuat yang terbaik". Kesejahteraan ini tidak dilihat dari besarnya penghasilan, namun sebagai tolak ukur dalam setiap tugas dan tanggungjawab yang diberikan, mampu di kerjakan dengan baik.Bupati juga menyampaikan, jangan sampai ada pembangunan yang tidak selesai sebelum akhir jabatannya, sehingga akan membebani pada Bupati yang akan datang.Lahan tidur yang ada di Kudus timur, dulunya tidak produktif sekarang sedang di bangun menjadi Logung, kedepannya lahan yang ada di sekitar nya akan lebih produktif dan juga bisa dijadikan sebagai obyek pariwisata.(J02/DE2DA9EA)