Dari Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Prof. Dr Siti Zumroh MA (Ketua tim penilai Kemendagri) mengatakan, Program Penilaian Kepemimpinan ini merupakan program prioritas nasional yang akan dilaksanakan tahun ini, Rabu 25/10/2017.
"Ada 11 indikasi penilaian yang diberikan kepada kepala Daerah diantaranya, Kapabilitas, Interegitas, Akseptibiltas, dan kompatibilitas."kata Ketua tim penilai.Penghargaan tersebut di berikan kepada 3 Gubernur 5 Walikota dan 10 Bupati,lanjutnya.
Tampak hadir dalam acara Penilaian Penghargaan tersebut H Musthofa, SE. MM (Bupati Kudus), Mayor Inf Sagimin (Kasdim 0722/Kudus), Forkopinda Kabupaten Kudus, Ketua DPRD Kabupaten Kudus beserta wakil dan ketua komisi serta ketua fraksi Parpol Kabupaten Kudus, Tokoh agama (FKUB) Kabupaten Kudus, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Camat beserta perwakilan kepala desa dan Ormas/Orsos/LSM Kabupaten Kudus.
H. Musthofa,SE. MM (Bupati Kudus) saat memberikan sambutannya menjelaskan, Kepemimpinan di Kudus adalah kepemimpinan partisipatif artinya melibatkan semua elemen masyarakat di Kudus karena Kabupaten Kudus bukan hanya milik bupati tetapi milik semua masyarakat Kabupaten Kudus.
Tugas pemerintah dikatakan berhasil bila dapat mensejahterakan rakyat maknanya bekerja dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan ikhlas merupakan tugas pemerintah di Kudus.
Kudus merupakan kota terkecil di propinsi Jawa Tengah tetapi pembangunan sarana dan prasarana umum telah dibangun dengan baik selama kepemimpinan saya dengan mengutamakan kebijakan yang pro rakyat.
Dalam kepemimpinan birokrasi , birokrat merupakan kunci penyelenggara pemerintahan sehingga dalam pemberian penilaian kualitas personal dengan melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pemerintahan dimana dalam penilaian administratif, Kudus 5 kali mendapat predikat WTP, imbuh Musthofa. (J02)
0 komentar:
Posting Komentar