BOIKOT. Sebagian para kepala desa di wilayah Kabupaten Kudus yang memilih meninggalkan lokasi acara KPU karena merasa tidak dihargai. |
JurnalPantura.com,
Kudus,- Acara konsolidasi penyelenggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur
jawa tengah dan pemilihan bupati wakil bupati kudus 2018, dengan tema “Penyelenggara
Berintegritas, Pemilu berkualitas” sedikit tercoreng dengan aksi boikot belasan
Kepala Desa. Mereka beramai-ramai tidak masuk ke ruangan dan memilih
meninggalkan lokasi GOR Wergu Wetan, Selasa (19/12) siang.
Acara
sejak pagi sebenarnya berjalan lancar meski sempat diguyur hujan deras. KPU
Kabupaten Kudus mengundang semua komponen dan stake holder terkait pemilihan
umum. Yakni Kepolisian, Kejaksaan, Kodim, Panwaslu, Camat, Lurah, Kapolsek,
Danramil, PPK, Panwascam dan PPS .
Moch
Hanafi, Ketua KPU Kudus, dalam sambutannya mengatakan bahwa suksesnya pilgub
dan Pilbup Kudus 2018 tidak lepas dari peran aktif dan kerja semua komponen dan
stake holder. Khusus kepada PPK dan PPS diberi pesan khusus harus bisa menjaga
netralitas sehingga pemilu berjalan langsung bebas dan rahasia.
“Kebijakan
strategi sukses pilkada yaitu Keterbukaan dan akuntabel dalam melaksanakan
tahapan penyelenggaraan. Memberikan informasi tentang penyelenggaraan pilkada
kepada masyarakat. Membuka Helpdesk untuk memberikan pelayanan informasi dan
konsultasi kepada calon peserta dan partai politik. Membangun kemitraan yang
baik dengan media massa, ormas, OKP dan Perguruan Tinggi. Kemudian mendorong
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan tahapan ,” paparnya dihadapan undangan.
“
Kami selain mendapatkan anggaran dari APBD Kudus Rp 15 miliar juga mendapatkan
dari Provinsi Jawa Tengah Rp 14 miliar karena bersamaan dengan pilihan gubernur
,” imbuhnya.
KOSONG. Banyak kursi undangan diperuntukkan para kepala desa kosong karena mereka tidak masuk ke dalam ruangan acara. |
Sedangkan
Muh Wahibul Minan, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kudus, menjelaskan
tugas dan fungsi panwas. Salahsatunya yaitu memastikan terselenggaranya pemilu
secara langsung, bebas dan rahasia. Menegakkan integritas, kredibilitas
transparansi penyelenggaraan pemilu dan akuntabilitas hasil pemilu.
“
Kemarin kami sudah memperingatkan seorang kepala desa karena ikut mendukung
salahsatu calon pilbup dari jalur perseorangan. Selain itu juga ada ASN/PNS
yang kita berikan peringatan serta rekomendasi ke BKD. Oleh karena itu kami
berharap para kades, lurah dan penyelenggara pemerintahan untuk tidak terlibat
aktif dukung mendukung pilkada mendatang. Karena sudah diatur dalam UU ASN,
yang intinya harus menjaga netralitas ,” kata Wahibul Minan.
Peringatan
dari Panwaslu ini mendapat dukungan dari Noor Yasin, Sekdakab Kudus.
“
Kami sudah mengumpulkan para ASN dan memberikan surat edaran agar dalam pilkada
mendatang harus menjaga netralitasnya. Selain itu juga Panwas kita minta untuk
mengawasi penggunaan fasilitas negara dalam aktifitas para calon pilkada ,”
tukas Noor Yasin.
Usai
memberikan sambutan, Noor Yasin berpamitan meninggalkan lokasi dan dilanjutkan
paparan dari Kodim Kudus yang diwakili Kapten Sagimin, Kasdim Kudus. Nah, waktu
inilah terdengar sedikit kegaduhan di teras GOR Wergu Wetan. Pasalnya, belasan
kepala desa tidak bisa masuk ke dalam ruangan acara konsolidasi. Sebab, buku
absen sebagai tanda bukti kehadiran tamu undangan sudah ditutup oleh staff KPU
yang bertugas menerima tamu.
“
Kami datang siang karena sebelumnya ada acara di hotel Gripta. Tetapi kita
tetap kesini karena untuk menghormati pak Sekda. Ternyata mendapat perlakuan
seperti ini ,” protes salahsatu kepala desa.
Beberapa
saat terjadi adu argumen antara para kepala desa dan staf KPU. Kondisi sedikit
mereda dengan kehadiran Ketua KPU Moch Hanafi.
“
Kami ini berseragam resmi, ada lambang ini (garuda di dada). Masak tidak tahu kalau
kami ini kepala desa. Kami tidak minat dengan payungnya, nanti kalau diberi
akan kita kasihkan ke tukang parkir. Kami juga tidak minta uang saku Rp 100
ribu itu. Kami hanya ingin bisa absen, sebagai bukti kehadiran ,” tukas kades
lainnya.
Mendengar
hal ini, Moch Hanafi berupaya untuk menengahi.
“
Mohon maaf ini hanya miskomunikasi saja ,” kata Hanafi di teras GOR.
Namun
upaya ini nampaknya tidak mampu meredakan emosi para Kepala Desa tersebut.
“
Kami memang tidak selevel dengan KPU Kabupaten. Tapi ingat, pertama kami ini
datang karena diundang. Yang kedua, harus diingat bahwa struktur KPU di bawah
ada PPS yang keberadaannya sama dengan kami. Bagaimana kalau mereka
diperlakukan seperti ini. Tidak dihargai sama sekali ,” tukas seorang kades
dari arah samping.
“ Sudah tidak ada
gunanya kita masuk. Mari kita pulang saja ,” tegasnya yang diikuti para kepala
desa meninggalkan lokasi acara. (J09).
Ayo Dapatkan Uang Puluhan Juta Rupiah... Gabung disini Bandar Sabung Ayam Online Terbesar dan Terpercaya di indonesia, Kunjungi Website Kami Di Disini dan Dapatkan Bonus Terbaru 8X 9X 10X win klik disini untuk mendapatkan akun Sabung Ayam anda.
BalasHapusHubungi kami di WA: +62-812-2222-995 & Telegram : @bolavitacc